Uji Materiil Perda Usaha Perkebunan Tidak Diterima, Investor Di Landak Wajib Fasilitasi 30% Plasma Bagi Petani.

Rumahdemokrasi.id, Pontianak- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI)  tidak menerima permohonan Forum Pengusaha Sawit Indonesia  yang memohon hak uji materiil terhadap Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas peraturan daerah kabupaten Landak nomor 10 tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha perkebunan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Pemkab Landak,  Firma Hukum Sanen, Glorio Sanen, SH melalui press realese yang disampaikan kepada para awak media, Juma’at (28/08/2020).

Disampaikan oleh Rio, sapaan akrab Glorio Sanen, bahwa firma yang dipimpinnya tertanggal 26 Juni 2020, menerima kuasa dari Bupati Landak guna mempertahankan hak dan membela kepentingan hukum Pemda Landak, dalam perkara permohonan hak uji materiil  yang dimohonkan oleh Forum Pengusaha Sawit Indonesia.

Adapun bunyi pasal 11 ayat (1)  Perda  No 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang dimohon uji materiil oleh Forum Pengusaha Sawit Indonesia berbunyi “ Perusahaan Perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan untuk usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% Plasma dan 70% Inti dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan”.

Tertanggal 28 Juli 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan amar putusannya, yaitu tidak menerima permohohonan hak uji materiil, sehingga Perda Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) tetap berlaku.

“Tentunya ini sangat membantu masyarakat petani kita, yang dahulunya plasma hanya 20% kini bertambah menjadi 30%”  jelas Rio.

Selanjutnya Rio juga menjelaskan , bahwa dalam amar putusan MA juha  sangat jelas  menyatakan bahwa Perda Nomor 2  Tahun 2018  tidak bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan. Serta Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

“Jadi jelas dan sangat terang benderang bahwa Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 terkait pembagian plasma yang diterima oleh petani penyerah lahan  telah mempunyai kekuatan hukum  dan  tetap berlaku di kabupaten Landak”  ujar advokat Glorio Sanen  dengan senyum khasnya (Sht)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *